Magetan-numedia
Penolakan terhadap rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras terus berdatangan. Setelah PBNU menolak rencana impor beras dari Thailand, kini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Magetan, juga menolak rencana pemerintah tersebut.
“Kami Fraksi PKB DPRD Magetan, secara tegas menolak rencana pemerintah yang akan mengimpor 1 juta ton beras,” jelas Ketua Fraksi PKB DPRD Magetan, Kang Ratno, saat ditemui di sela-sela panen padi bersama petani di Panekan Magetan, pada Sabtu (20/03/2021).
Apa yang ditegaskannya, sejalan dengan sikap PKB dan juga Nahdlatul Ulama (NU). “Ini juga aspirasi para petani, yang juga menolak impor beras,” jelas politisi yang juga Ketua DPC PKB Magetan ini.
Menurut Kang Ratno, rencana impor beras oleh pemerintah, sangat merugikan petani, karena harga gabah pasti semakin anjlok. “Sekarang saja, harga gabah basah dari petani hanya 3.100 perkilogram, padahal normalnya, 4.000,” tambahnya.
Kalau pemerintah tetap impor, maka harga gabah petani akan semakin turun. “Ujung-ujungnya petani rugi, belum lagi pupuk mahal saat mereka tanam, kasihan petani,” imbuhnya.
Langkah PKB dan NU dalam menyatakan sikap penolakan impor beras, diapresiasi oleh petani. “Saya sangat setuju, menolak impor beras, karena sangat merugikan petani, harga gabah nanti pasti anjlok,” ujar Suratno, petani padi yang ditemui numedia.or.id saat panen padi.
Selain dari F-PKB, Lembaga Pengembangan Pertaninan Nahdlatul Ulama (LPPNU) Magetan juga menolak rencana impor beras. “Sikap kami sama dengan LPPNU Jawa Timur, menolak impor beras, karena sudah jelas merugikan petani, kasihan dong petani, harga gabah anjlok saat panen,” terang Ketua LPPNU Magetan, Jamun, kepada numedia.or.id. (er/er)